Prinsip Dasar izin HAKI Merek
Prinsip Dasar izin HAKI Merek
Blog Article
Jika Anda ingin menyampaikan pertanyaan tentang perizinan dan pembuatan Perusahaan, saran atau komplain, jangan ragu untuk menghubungi kami. Kami akan sangat senang melayani permintaan Anda sesegera mungkin. *syarat dan ketentuan berlaku Nama Lengkap
Penghentian sementara perizinan TKA; diberikan jika TKA tidak memiliki RPTKA yang telah disahkan menteri atau pejabat yang ditunjuk, tidak menunjuk tenaga kerja pendamping, tidak melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja pendamping, tidak memfasilitasi pendidikan dan pelatihan terhadap tenaga kerja pendamping.
Melakukan registrasi melalui dan melakukan pengisian informasi pada menu daftar, dan email validasi akun dan user ID serta password untuk log-in.
Anda baru bisa mendapatkan SBU setelah anda memiliki SKA dan juga terdaftar menjadi salah satu anggota asosiasi yang terakreditasi di LPJK.
Masuk ke sistem OSS untuk mendaftar, dan melakukan pengisian data pribadi, dan melakukan verifikasi e-mail
Jenis SIUP ini ditujukan untuk para pelaku usaha mikro dengan modal dan kekayaan bersih kurang dari Rp50 juta
SBU mengatur ruang lingkup pekerjaan konstruksi yang dapat dijalankan serta menentukan skala proyek yang bisa ditangani.
pembayaran pajak kepada negara sifatnya wajib baik bagi wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan;
IUJK ini click here digunakan untuk melakukan usaha atau jasa di bidang konstruksi. Sertifikasi ini dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten atau Kota yang sesuai dengan domisili.
Sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan di mana sanksi diberikan tergantung seberapa berat pelanggaran yang dilakukan.
SIUP dibuat sebagai alat pemerintah untuk mendata berbagai usaha yang aktif dalam melakukan penjualan barang ataupun jasa. Namun kendati demikian, ada beberapa manfaat dari pembuatan SIUP yang akan memberikan dampak positif kepada perusahaan, antara lain :
FC akta notaris pendirian perusahaan dan perubahannya & surat persetujuan perubahan perusahaan dari tertutup menjadi terbuka (diterbitkan oleh kemenkumham)
Satu proses yang cukup dirasakan perbedaannya dalam sistem Coretax DJP ini dibandingkan dengan sistem terdahulu adalan proses bisnis pembayaran pajak.
Proses pembuatan kode billing secara mandiri ini boleh dikatakan hampir mirip dengan pembuatan kode billing yang selama ini dilakukan sebelum implementasi Coretax DJP.